Studi Tiru Gilangharjo ke Kalurahan Pulutan: Belajar Model Wisata Terintegrasi Berbasis BUMKal untuk Dorong PAD

Wonosari – Upaya memperkuat kemandirian ekonomi kalurahan terus dilakukan Kalurahan Gilangharjo melalui penguatan sektor wisata berbasis kelembagaan. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan studi tiru ke Kalurahan Pulutan, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, pada 12 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh lurah beserta jajaran kasi dan kaur, para dukuh, Bamuskal, hingga perwakilan desa wisata Kajii. Rombongan datang untuk mempelajari secara langsung praktik pengelolaan wisata berbasis persawahan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Pulutan.

Di Pulutan, pengelolaan objek wisata tidak berdiri sendiri sebagai unit lepas, melainkan berada dalam satu sistem terintegrasi di bawah BUMKal. Dalam praktiknya, BUMKal berperan sebagai holding atau induk kelembagaan yang menaungi berbagai unit usaha, termasuk sektor wisata.

Menariknya, operasional di lapangan tetap melibatkan pengelola wisata dan kelompok desa wisata melalui skema sub-kelola. Artinya, BUMKal tidak bekerja sendiri, tetapi menjadi pengendali sistem, sementara pelaku lokal tetap menjadi motor utama aktivitas wisata.

Model ini menciptakan keseimbangan antara profesionalitas pengelolaan dan partisipasi masyarakat. Kelembagaan tetap kuat, namun ruang ekonomi warga tetap terbuka.

Dalam wawancara terpisah, Ulu-Ulu Kalurahan Gilangharjo, Fian Widiatmaka, yang turut hadir dalam studi tiru tersebut, menilai bahwa kunci keberhasilan Pulutan terletak pada keberanian membangun sistem yang terintegrasi.

“Yang kami pelajari di sini bukan hanya objek wisatanya, tetapi bagaimana seluruh potensi itu dikelola dalam satu sistem yang jelas di bawah BUMKal. Ini yang membuat manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan oleh kalurahan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan seperti ini penting untuk diadaptasi di Gilangharjo, terutama dalam upaya mengonsolidasikan berbagai potensi wisata yang selama ini masih berjalan secara parsial.

“Kalau semua bergerak sendiri-sendiri, dampaknya tidak maksimal. Tapi ketika diintegrasikan, mulai dari pengelola, desa wisata, sampai pemerintah kalurahan, maka arah pengembangannya menjadi lebih kuat dan terukur,” tambahnya.

Salah satu poin kunci yang menjadi perhatian rombongan Gilangharjo adalah dampak ekonomi dari sistem ini. Dengan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi, sektor wisata di Pulutan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

Aliran pendapatan menjadi lebih jelas, akuntabel, dan terukur karena seluruh unit usaha berada dalam kendali BUMKal. Hal ini berbeda dengan pola wisata yang dikelola secara sporadis tanpa integrasi kelembagaan, yang seringkali menyulitkan dalam distribusi manfaat dan pencatatan keuangan.

Bagi Kalurahan Gilangharjo, pembelajaran ini menjadi sangat strategis. Selama ini, tantangan utama dalam pengembangan wisata desa seringkali terletak pada fragmentasi pengelolaan dan belum adanya sistem yang benar-benar terintegrasi.

Dengan mencontoh model Pulutan, Gilangharjo memiliki peluang untuk membangun ekosistem wisata yang lebih solid—di mana seluruh potensi, baik alam, budaya, maupun komunitas, berada dalam satu kerangka kelembagaan yang jelas.

Studi tiru ini menegaskan bahwa masa depan wisata desa tidak lagi bertumpu pada kegiatan event semata, tetapi pada sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Wisata harus menjadi mesin ekonomi yang hidup, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Dengan pendekatan terintegrasi berbasis BUMKal, peluang untuk meningkatkan PAD sekaligus memberdayakan masyarakat menjadi semakin terbuka.

Kalurahan Gilangharjo kini tidak hanya belajar dari Pulutan, tetapi juga mulai memetakan arah: dari wisata berbasis potensi menuju wisata berbasis sistem yang berdampak nyata.