Daftar Informasi Dikecualikan

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Gilangharjo meliputi informasi yang apabila dibuka kepada publik dapat melanggar hak pribadi, merugikan kepentingan masyarakat, atau mengganggu ketertiban umum. Termasuk di dalamnya adalah data pribadi warga (antara lain KTP, KK, akta kelahiran, serta identitas sejenis) yang dilindungi demi menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan. Data terkait kepemilikan tanah warga, seperti sertifikat, letter C, SPPT, dan riwayat kepemilikan, juga dikecualikan karena merupakan informasi kepemilikan individu yang rawan menimbulkan sengketa. Selain itu, dokumen keuangan pribadi atau usaha, rancangan kebijakan dan dokumen internal yang belum final, serta dokumen antar instansi yang bersifat rahasia tidak dapat diakses publik guna menjaga proses pengambilan keputusan dan kerahasiaan jabatan. Informasi lain yang apabila dibuka berpotensi menimbulkan keresahan sosial maupun mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat juga termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Pengecualian ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi.

 

BERIKUT DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI PEMERINTAH KALURAHAN GILANGHARJO

1. Informasi Pribadi

   • Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya.

   • Catatan medis atau riwayat kesehatan seseorang.

   • Informasi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, anak, dan perempuan yang dilindungi.

2. Informasi Keuangan yang Bersifat Rahasia

   • Nomor rekening kas kalurahan, kode akses bank, dan password aplikasi keuangan.

   • Dokumen bukti transaksi keuangan yang belum diaudit.

   • Dokumen yang masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat, BPK, atau APIP.

3. Data Tanah Milik Warga
   • Sertifikat tanah, letter C, SPPT, riwayat kepemilikan, dan informasi detail kepemilikan tanah individu.

4. Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa

   • Dokumen penawaran dari penyedia sebelum pengumuman pemenang.

   • Harga perkiraan sendiri (HPS) sebelum diumumkan.

   • Berita acara evaluasi teknis dan harga sebelum penetapan pemenang.

5. Informasi Keamanan dan Ketertiban

   • Data rencana pengamanan acara tertentu.

   • Peta rawan bencana atau kerawanan sosial yang belum ditetapkan secara resmi.

6. Informasi Internal Pemerintah Kalurahan

   • Notulen rapat internal strategis.

   • Surat menyurat antar instansi yang bersifat rahasia.

7. Informasi yang Dikecualikan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Lain

   • Informasi yang ditetapkan rahasia sesuai UU lain (misalnya UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dll).